PROGRAM Lapor Mas Wapres yang diluncurkan kurang dari sebulan setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengambil sumpah sebagai Presiden-Wakil Presiden RI periode 2024-2029 menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Wadah yang menyedot antusiasme masyarakat itu dinilai hanya sebagai bentuk pencitraan Gibran serta memperumit alur birokrasi.
"(Program) itu lebih cocok dilakukan oleh kepala daerah jika dibandingkan dengan pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat, kan, tentu ada presiden yang lebih tinggi, ada kementerian, yang itu harus dikoordinasikan lebih baik," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, kepada Media Indonesia, Jumat (15/11).
Ujang mengatakan seusai resmi menjadi seorang wakil presiden, seharusnya Gibran tak perlu lagi membuat program pelaporan semacam itu. Ia khawatir Gibran memiliki ambisi pribadi dalam meluncurkan program tersebut. Ia mencatat setidaknya ada dua kegiatan lain yang dilakukan Gibran dengan muatan pencitraan sesaat setelah dilantik sebagai wapres, yaitu blusukan dan memanggil....