MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan KPK berwewenang mengusut kasus korupsi yang melibatkan unsur sipil dan militer. Putusan MK menjadi langkah maju yang signifikan bagi KPK dalam mengusut kasus korupsi di institusi militer.
"Putusan MK yang memberikan kewenangan lebih besar kepada KPK dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan TNI merupakan langkah maju yang signifikan. Jangan lupa, ini sesuai dengan komitmen dan perhatian Presiden Prabowo tentang pemberantasan korupsi yang kerap beliau sebutkan di berbagai kesempatan," kata Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) Jaleswari Pramodhawardani kepada Media Indonesia, Kamis (5/12).
Namun, Jaleswari menyadari implementasi putusan MK tidak akan semudah membalik telapak tangan. Ia mencatat ada sejumlah tantangan yang masih perlu diatasi, antara lain, koordinasi antarlembaga yang lebih baik antara KPK, TNI, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan pena....