MASYARAKAT mempertanyakan kejelasan pencairan kartu Jakarta pintar (KJP) plus yang sudah tiga kali diundur. Pemerintah Provinsi DKI seharusnya menepati janji terkait dengan informasi yang sudah disampaikan.
Demikian dikatakan Ketua Komisi E DPRD DKI Muhammad Thamrin saat menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI terkait dengan evaluasi KJP plus di Gedung DPRD DKI, kemarin.
Menurut dia, semua anggota Komisi E dan masyarakat terkena prank atau lelucon terkait dengan pencairan KJP plus yang diumumkan dinas terkait. Sebelumnya, Disdik DKI mengumumkan akan mencairkan KJP plus pada awal Januari 2025, kemudian diundur pada Februari, ....
SHARE THIS
For You
E-Paper
Login