KPK Perlu Klarifikasi Bobby Nasution

LANGKAH KPK yang tidak memeriksa Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution dalam kasus dugaan suap proyek jalan dinilai sebagai keputusan yang keliru.

“Keliru kalau KPK menjadikan alasan nama Bobby belum disebut sebagai dasar untuk tidak melakukan pemanggilan. Padahal, yang perlu dipotret adalah relasi kuasa yang terjadi,” ujar peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, kemarin.

Prinsipnya, sambung dia, sejumlah pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) ialah pejabat struktural di bawah kepemimpinan Bobby. Klarifikasi dari gubernur seharusnya menjadi langkah penting dalam proses hukum. “Beberapa orang yang kemudian ditangkap itu adalah mereka-mereka yang secara hierarki dan struktural berada di bawah pucuk pimpinan Bobby Nasution. KPK perlu mengklarifikasi apakah memang it....