Ancaman Gangguan Informasi dalam Pemilu 2024

PEMILU 2024 sudah di depan mata. Kurang dari tujuh bulan lagi, lebih dari 200 juta pemilih akan menentukan pilihan mereka pada lima kotak surat suara. Dalam pemilu kali ini Presiden Joko Widodo tidak dapat lagi mencalonkan diri karena sudah dua periode menjabat. Walaupun ia tidak ikut sebagai kontestan, posisi politik presiden dianggap penting. Pemilu berlangsung dalam situasi dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang tinggi, dan anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp476 triliun pada 2023.

Pemilu juga dilaksanakan dalam situasi akses publik terhadap internet semakin meningkat yang diperkirakan sudah mencapai 70% pada tingkat populasi. Selain itu, digital gap di tingkat populasi (desa vs kota; Jawa vs luar Jawa) juga semakin mengecil. Sementara itu, tingkat kompetisi di antara capres masih ketat. Hal tersebut dapat mendorong peredaran gangguan informasi seperti misinformasi, disinformasi, dan malinformasi menjadi meningkat.

Penyebaran gangguan informasi yang menyasar kandidat dan penyelenggara pemilu sudah mulai terbaca meskipun belum terlihat pola yang jelas. Isu yang digunakan untuk menyerang kandidat dan penyelenggara pemilu juga terlihat masih acak. Hasil penelusuran penulis pada situs Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Turnbackhoax.id (2023) menunjukkan para cap....