DINAS Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara meminta pihak-pihak terkait hingga pemerintah pusat agar melakukan evaluasi adanya pabrik kelapa sawit (PKS) tidak punya kebun sawit. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sultra, Akbar Effendi, mengatakan adanya PKS tanpa kebun sawit di Kabupaten Bombana milik PT Gunung Andalan Sukses (GAS).
"Itu sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan itu melangg....