ASOSIASI Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera meneken regulasi yang mewajibkan industri pengolahan susu (IPS) menyerap sepenuhnya produksi susu dalam negeri.
“Yang kita suarakan dari APSPI adalah percepat regulasi, entah itu Peraturan Presiden atau Inpres atau peraturan apalah, tapi yang tanda tangan harus presiden. Kalau yang tandatangan hanya (setingkat) menteri, itu industri hanya akan masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri,” kata Ketua APSPI, Agus Warsito, di sela-sela kunjungan Komisi IV DPR RI di KUD Persusuan Mojosongo, Boyolali, kemarin.
Menurut dia, jika regulasi pasti untuk perlindungan produksi susu dalam negeri sebagaimana yang diusulkan untuk menjadi Perpres tidak segera diterbitkan, APSPI sangat berkhawatir, begitu harga susu impor lebih murah, industri bisa saja tetap tidak peduli, dan masih lebih mengutamakan impor.
Dia memaparkan, dengan adanya program makan bergizi gratis mulai tahun depan yang mengandung konsekuensi pemerintah mendatangkan lebih satu juta sapi perah indukan impor sebagai pencukupan kebutuhan susu, produksi lokal tetap tidak terserap sepenuhnya tanpa kepastian regulasi dari presiden.
“Jika itu yang terjadi, yang terjadi bukan hanya sekedar mandi susu, tetapi banjir susu. Ini jelas sangat ironi. Jadi jangan sampai deklarasi Mentan hanya sekedar gimik belaka. Sebaiknya cepat tuangkan dalam regulasi, yang tandatangan harus presiden,” ucap Agus.
APSPI tidak menginginkan langkah Mentan Amran Sulaiman mengumpulkan industri, importir, perwakilan peternak sapi perah, pengepul susu, dan Dinas Peternakan beberapa waktu lalu hanya sebatas angin surga.
Hal ini menjadi penegasannya, karena pascapertemuan tersebut sampai hari ini, masih saja ada industri yang menolak setoran susu perah lokal. “Sampai hari ini masih ada IPS yang menolak,” ujar Agus Warsito.
Sementara itu politikus PKS, Abdul Kharis, usai meninjau KUD Persusuan Mojosongo bersama rombongan Komisi IV DPR RI mengatakan, pihaknya akan mendesak kepada kementerian teknis, yakni Kementan agar permasalahan persusuan dalam negeri yang disebabkan penolakan IPS atas sebagian produksi susu dalam n....