Aturan Turunan UU TPKS Terhambat Transparansi

KURANGNYA keterbukaan atau lemahnya transparansi dari para pengambil kebijakan terhadap para sumber daya pengada layanan di lapangan menjadi salah satu penghambat utama pembentukan aturan pelaksana dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Tak mengherankan target jadwal aturan pelaksana UU TPKS selalu mengalami kemunduran.

Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Nasional Forum Pengada Layanan (FPL) Novita Sari Novels kepada Media Indonesia, kemarin, terkait dengan molornya jadwal pembuatan aturan pelaksana UU TPKS. “Kami yang sering berjibaku dengan korban di lapangan sangat sulit mengakses draf aturan pelaksana ini. Padahal, kalau pemerintah terbuka, kami bisa menyampaikan dan mengevaluasi temuan di lapangan untuk memperkaya aturan pelaksana ini agar proses harmonisasi aturan cepat berjalan. Namun, ketika informasi tertutup, kami jadi sulit menyampaikan ide dan gagasan, prosesnya jadi lambat,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pascapengesahan UU TPKS, telah diamanatkan pembuatan tiga peraturan pemerinta....