PRT Mendesak, DPR Mengelak

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) kembali menggelar aksi di kompleks DPR RI, Jakarta, kemarin. Koalisi mengecam sikap pimpinan DPR yang terus menggantung nasib 23 juta PRT di dalam negeri dan 10 juta PRT di luar negeri yang 70%-nya merupakan ibu-ibu kepala keluarga miskin.

DPR juga menuai kritik keras karena di saat Rancangan Undang-Undang (RUU) PPRT terus ditunda-tunda pembahasan dan pengesahannya, di sisi yang lain sejumlah produk hukum lain justru dikebut pengesahannya. Contoh termutakhir RUU yang dibahas secara cepat ialah RUU Kementerian Negara dan RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Kedua RUU itu kini sudah disahkan DPR.

Hal itu disampaikan koordinator aksi dari Koalisi Masyarakat Sipil, Jumisih. "(Pada saat RUU PPRT lambat dibahas) ada rancangan undang-undang lain yang dengan cepat, dengan kilat, dengan sangat tergesa-gesa dibahas dan di....