Blunder Bahlil

BEBAN yang diemban Prabowo Subianto untuk merealisasikan janji-janjinya sebagai presiden kiranya berat, superberat. Tidak cuma lantaran persoalan bangsa yang memang sudah berat, tetapi juga akibat para pembantunya yang justru memperberat.

Namanya pembantu, anggota kabinet semestinya membantu meringankan tugas presiden. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Beberapa menteri dan selevel menteri malah memberikan bandul tambahan. Sikap, perilaku, dan kinerja mereka menjadi sorotan, bahkan ketika Prabowo-Gibran baru 100 hari memimpin negeri ini. Mereka membuat blunder demi blunder.

Dulu, sesaat setelah Kabinet Merah Putih dilantik pada 21 Oktober 2024, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menjadi samsak kritik ketika menyebut peristiwa kekerasan pada 1998 tidak termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Sebagai pejabat pemerintah, apalagi menko hukum dan HAM, Yusril dinilai tidak panta....