Buka Tangan dan Telinga untuk Merawat Papua

KURANG lebih satu bulan, Emir Chairullah, tinggal sekaligus melakukan pengamatan di Papua. Dari periode tersebut, ia kemudian menuntaskan disertasi yang bertemakan penyelesaian konflik di Papua, sekaligus melahirkan buku berjudul Indonesia’s Failure in Papua: The Role of Elites in Designing, Implementing and Undermining Special Autonomy.

Dari sepintas membaca judulnya, banyak orang mengira buku setebal 190 halaman ini hanya berbicara soal kegagalan pemerintah Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik di wilayah Papua melalui desain otonomi khusus. Namun, tulisan Emir sesungguhnya menguliti lebih dari hal tersebut.

"Buku ini bukan sekadar menyoal kegagalan pemerintah dalam penyelesaian konflik Papua. Ada dua bab yang juga membahas proses keberhasilan pemerintah dalam meredam konflik. Nah, keberhasilan yang berujung pada kesepakatan itu lantas entah tidak dimaksimalkan atau malah tidak dikerjakan oleh elite pembuat keputusan hingga konflik tetap merebak," kata Emir melalui sambungan telepon, Kamis (25/5).

Dalam buku yang diterbitkan oleh Routledge itu, ia memaparkan keberhasilan proses meredam konflik di Papua dimulai pada masa transisi antara Orde Baru ke Orde Reformasi, atau tepatnya di era Presiden BJ Habibie. Akan tetapi, saat itu belum terwujud suatu kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat lokal perihal otonomi khusus di wilayah tersebut.

Upaya serupa lantas dilanjutkan oleh pemerintahan presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Setelah bernegosiasi kurang lebih dua tahun, Jakarta dan Papua mencapai kesepakatan yang lantas mengejawantah dalam penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun ....