Utamakan Transparansi BUMD Parkir

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta harus bisa memastikan badan usaha milik daerah (BUMD) parkir bisa dikelola secara transparan, utamanya saat melakukan kerja sama pegelolaan dengan pihak ketiga.

Hal itu disampaikan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Hardiyanto Kenneth saat merespons wacana Gubernur DKI Pramono Anung yang membuka peluang untuk membentuk BUMD yang khusus mengelola perparkiran di Jakarta.

"Jadi skemanya begini, bikin BUMD parkir, (lahan) parkir di Jakarta kita lelang kepada swasta. Tapi lelang yang benar, ya. Lelangnya harus yang benar, harus transparan, sesuai dengan aturan, tidak boleh ada kolusi....