Sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas) menyampaikan penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan bagi mantan Presiden RI Soeharto. Rencana memberikan gelar pahlawan ibarat mengabaikan era reformasi yang telah susah payah dicapai.
Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengatakan penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bukan kebencian. "Ini bukan kebencian personal, melainkan soal hukum dan catatan sejarah bangsa ini," ujarnya kepada awak media di depan Kantor Kementerian Sosial di Jakarta, kemarin.
Bahkan, ujarnya, reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca-32 tahun Soeharto berkuasa kini dipaksa putar balik kembali. Puncaknya ialah dengan rencana memberikan gelar pahlawan untuk presiden kedua tersebut.