Harus Ada Pembatasan Konsumen BBM Subsidi

BEBERAPA hari terakhir ini terlihat antrean di banyak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Antrean tersebut mulai terlihat sejak ada informasi seputar bakal adanya penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite.

Bukan cuma itu, kelangkaan pertalite juga terjadi di banyak SPBU. Salah satunya di SPBU kawasan Grogol, Jakarta Barat. Salah seorang petugas, RS, mengatakan penurunan pasokan sering terjadi belakangan ini.

“Emang kadang dateng, kadang enggak,” ujar pria berusia 30 tahun yang enggan disebutkan namanya itu, semalam.

Pihak Pertamina, katanya, beralasan penurunan pasokan terjadi karena SPBU lain juga kehabisan stok pertalite.

Akibat kelangkaan petralite, masyarakat mau tidak mau harus mengisi kendaran bermotornya dengan BBM jenis pertamax dan pertamax turbo.

Seorang pengendara motor, FH, 27, mengatakan terpaksa membeli pertamax untuk kendaraannya. “Biasanya Rp75 ribu bisa full tank, ini Rp75 ribu cuma setengahnya,” ujar pengendara roda dua Yamaha Vixion 125 itu.

Sebelumnya, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada Jumat (12/8) meminta masyarakat bersiap-siap jika nanti pemerintah memutuskan harga BBM harus naik.

Pasalnya, jika harga BBM tidak naik, menurutnya akan berdampak pada kondisi fi skal negara yang tidak sehat karena seperempat pendapatan nega ra harus digunakan untuk subsidi BBM.

Dalam menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menilai rencana penaikan harga pertalite bukan solusi utama dalam me nekan anggaran APBN.

Selama ini, lanjutnya, negara terus mengucurkan biaya hingga Rp500 triliun lebih untuk subsidi BBM. “Kenaikan harga BBM tidak serta-merta menjadi solusi karena bisa meningkat kan inflasi, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan lainnya,” kata Eddy kepada wartawan.

Menurutnya, solusi yang harus segera dilakukan pemerintah ialah perlu ada pembatasan terhadap konsumen BBM subsidi, misalnya melalui kontrol volume pembelian, jenis kendaraan, dan teknologi. Tak cukup dengan pendaftaran lewat MyPertamina.

“Secara struktural perlu ada perombakan atas mekanisme pemberian subsidi, dari subsidi produk ke produksi orang,” imbuhnya.

Untuk itu, lanjut Eddy, revisi Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM harus dirampungkan.

Secara terpisah, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan keputusan penaikan harga BBM subsidi merupakan kewenangan dari pemerintah atau Kementerian ESDM.

Tidak signifikan

Analis Central Capital Futures, Wahyu Tri Laksono, mengatakan sinyal terhadap penaikan harga BBM subsidi dinilai tidak memengaruhi signifikan pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG).

Menurutnya, sepanjang tahun ini pergerakan IHSG positif di saat Wall Street dan Eropa anjlok. IHSG pun diperkirakan stabil berada di level 7.000-7.100.

“Soal BBM, isu yang wajar. Secara domestik kurang signifi kan terhadap IHSG. Kenaikan harga BBM pun sepertinya masih relatif diterima masyarakat umum,” ungkapnya kepada wartawan.

Ia menambahkan, dalam beberapa hari ini terjadi pergeseran ekspektasi pasar, dari kecemasan inflasi menjadi kecemasan resesi. Dari kecemasan agresivitas The Fed menjadi harapan netral.

“Investor global masih melihat fundamen kita better sebagai alternatif kapital. Jadi, IHSG masih berpotensi lebih baik,....