USULAN agar pemerintah segera melakukan moratorium pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dengan menyesuaikan kemampuan fiskal dan prioritas nasional mendapat dukungan. Pasalnya, IKN saat ini menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Guntur Romli menilai pembangunan IKN yang dilakukan saat ini tidak sesuai dengan komitmen mantan Presiden Joko Widodo yang akan memanfaatkan dana investasi. Namun, justru hal itu tak terlihat sehingga memberatkan APBN.
“Pembangunan dan perawatan IKN akan jadi beban berat bagi APBN. Salah satu janji Jokowi yang diingkari sejak awal, katanya bangun IKN tidak pakai APBN, katanya bangun kereta cepat Jakarta-Bandung tidak pakai APBN, ternyata semuanya dilanggar oleh Jokowi sendiri,” kat....