Isu Perempuan dan Anak Belum Jadi Prioritas Nasional

DEPUTI Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum mengatakan isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan belum menjadi prioritas nasional. Hal itu menurutnya disebabkan karena belum ada data kuantitatif yang bisa menampilkan potret sebenarnya angka kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

“Kalau itu bisa kuantifisir, pasti akan bisa jadi alat untuk menyuarakan perhatian kita terhadap pentingnya kasus kekerasan seksual terhadap anak,” jelas Woro dalam acara Rakornas Kementerian PPPA di Surabaya pada Senin (24/6). Menurut Woro, isu seperti judi daring dan stunting menjadi prioritas pemerintah dan berhasil menyita perhatian publik, lantaran dapat dijelaskan secara komprehensif melalui data kuantitatif. Selain itu, ujar Woro, data terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak dari berbagai daerah belum tersusun secara komprehensif sehingga tidak dilihat sebagai hal yang strategis.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Bintang Puspayoga mengatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi instrumen untuk memperkuat p....