Kebijakan Kesehatan Perlu Diperkuat di Tingkat Pemda

KETUA Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi menyoroti peran pemerintah daerah dalam penguatan tenaga kesehatan. Namun, ia menyayangkan perhatian pemerintah daerah terhadap hal tersebut masih minim, terutama terhadap tenaga kesehatan.

"Saya ke daerah Sabang sampai Merauke, kesehatan akan maju kalau bupati, wali kota, dan gubernur punya konsentrasi terhadap kesehatan. Pemerintah pusat membuat kebijakan apapun akan sulit jika pemerintah daerah tidak menjalankan. Kalau daerah konsentrasi pada kesehatan, tidak perlu repot," ujar Adib saat PB IDI mengunjungi kantor Media Indonesia di Kedoya, Jakarta Barat, kemarin. Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi bersama jajaran pimpinan Media Indonesia. Pada kesempatan itu, PB IDI juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap kebijakan kesehatan yang dinilai masih semrawut dan tidak tepat sasaran. Menurut Adib, pergantian kepemimpinan seringkali diikuti dengan perubahan kebijakan yang tidak berkelanjutan. "Eksekusi kebijakan kesehatan yang saya lihat tidak tepat sasaran. Setiap ganti kepemimpinan, kebijakannya berubah, konsentrasinya berubah. Enggak sustain. Contohnya ialah distribusi dan kebutuhan dokter yang tidak merata," kata Adib.

Menurut Adib, keterlibatan Kementerian Dalam Negeri dalam urusan kesehatan merupakan upaya yang strategis. Dengan demikian, menurutnya keberlanjutan kebijakan bagi tenaga kesehatan seperti gaji dan insentif bisa lebih baik. Pada kesempatan itu, Asisten Direktur Utama Bidang Redaksi dan Usaha Media Indonesia Teguh Nirwahyudi mengatakan media arus utama punya peran penting meluruskan informasi yang keliru terkait kesehatan. "Media Indonesia berkomitmen terus menyajikan pemberitaan kesehatan dari narasumber-narasumber yang terpercaya untuk memberikan edu....