PROPERTI

Kementerian PKP Usul Rp49,8 Triliun untuk Program 2026

Sen, 14 Jul 2025

KEMENTERIAN Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan kepada Komisi V DPR RI tambahan anggaran sebesar Rp48,02 triliun menjadi Rp49,85 triliun untuk 2026. Sebelumnya, pagu indikatif yang dianggarkan tahun 2025 sebesar Rp1,82 triliun. Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menyampaikan, dari total usulan Rp49,854 triliun, sekitar Rp45,55 triliun atau 91,37% direncanakan untuk mendanai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Target pembangunan dan renovasi mencapai 2 juta unit rumah.

“Sedangkan usulan anggaran di luar BSPS sebesar Rp4,30 triliun atau 8,63% dari total usulan anggaran TA 2026, atau mengalami kenaikan hanya sebesar Rp840 miliar atau 24,27% dari anggaran TA 2025 yang sebesar Rp3,46 triliun,” kata Didyk dalam keterangan, Jumat (11/7).

Kenaikan anggaran itu diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan dan renovasi rumah, serta penanganan kawasan kumuh. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

Kementerian PKP juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Tujuannya untuk mewujudkan data tunggal sosial ekonomi yang lengkap dan akurat, berbasis data by name by address.

Dengan pendekatan ini, program bantuan dan intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Lebih lanjut, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menegaskan pihaknya akan mengawal ketat anggaran tersebut agar bebas dari praktik korupsi. “Kami senantiasa mengawal dan mengawasi anggaran secara terukur dan tegas,” tandasnya.


TUMBUH SIGNIFIKAN

Penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga akhir Semester I 2025 tercatat mencapai 120.976 unit rumah senilai Rp14,99 triliun. Angka ini tumbuh signifikan 44,50% dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 83.720 unit (Rp10,17 triliun).

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut kenaikan ini tidak lepas dari semangat para pengembang dan bank penyalur dalam menyukseskan ‘Program 3 Juta Rumah’. “Kami sangat mengapresiasi kolaborasi ini dan berharap semangat ini terus terjaga untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak,” uj....

Belum selesai membaca berita ini ? Selesaikan dengan berlangganan disini Berlangganan

Advertisement

Advertisement