KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai penandatanganan perjanjian dagang (Agreement on Reciprocal Trade/ART) dengan Amerika Serikat sebagai langkah strategis untuk menjaga kepentingan nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia.
Menurutnya, perjanjian tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam hubungan ekonomi kedua negara di tengah dinamika kebijakan tarif global dan meningkatnya ketidakpastian perdagangan internasional.
"Perjanjian ini memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan kredibel di tengah ketidakpastian perdagangan global. Ini adalah langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus memperkuat daya saing ekonomi kita," katanya, kemarin.
Dalam kajian DEN, perjanjian tersebut memastikan bahwa tarif resiprokal bagi Indonesia maksimal sebesar 19%, sekaligus membuka akses tarif 0% untuk 1.819 jenis produk ekspor unggulan Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Produk-produk tersebut mencakup minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, produk elektronik, hingga mineral penting, dengan nilai mencapai US$6,3 miliar atau sekitar 21,2% dari total ekspor Indonesia ke AS.
‘Negeri Paman Sam’ juga berkomitmen memberikan tarif 0% dalam jumlah tertentu bagi produk tekstil dan apparel Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai sangat penting bagi sektor padat karya yang menyerap lebih dari 4 juta tenaga kerja dan menjadi salah satu tulang punggung industri manufaktur nasional.
MASIH LEBIH UNGGUL
Perjanjian itu juga diperkuat dengan komitmen kerja sama ekonomi konkret, termasuk pembelian energi dari AS senilai US$15 miliar, pemesanan pesawat Boeing sebesar US$13,5 miliar, impor komoditas pertanian senilai US$4,5 miliar, serta 11 nota kesepahaman bisnis dengan total nilai mencapai US$38,4 miliar di sektor pertambangan, energi, teknologi, dan manufaktur.
Soal konsesi yang diberikan Indonesia, DEN ingin meluruskan kekhawatiran yang muncul. "Indonesia disebut memang menghapus tarif untuk 99% produk impor dari AS. Namun, produk-produk tersebut sebagian besar adalah barang yang memang kita butuhkan dan tidak diproduksi cukup di dalam negeri, seperti kedelai, gandum, dan bahan baku industri. Yang terpenting, 93% produk impor dari AS sebelumnya sudah dikenai tarif sangat rendah yakni 5% dan di bawahnya, 54% sudah dikenai tarif 0%, sehingga penghapusan tarif menjadi 0% untuk 99% impor AS tidak berdampak besar," paparnya.
Jika dihadapkan pada posisi Indonesia yang memperoleh tarif 0% atas 1.819 jenis barang yang masuk ke AS, menurut DEN, hal itu menempatkan Indonesia dalam posisi yang unggul jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan kompetitor yang lain. "Analisis DEN menunjukkan perjanjian ini berpotensi berdampak positif pada ekonomi melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja baru," katanya.
PUTUSAN MA AS
Terkait dengan keputusan Mahkamah Agung AS yang pada Jumat (20/2) membatalkan kebijakan tarif dagang resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump, DEN menilai perjanjian dagang Indonesia dan AS yang telah ditandatangani justru mempunyai nilai strategis.
Menurut DEN, perjanjian itu memberikan sinyal bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk menjadi mitra perdagangan yang baik bagi AS. Pasalnya, Presiden Trump langsung merespons putusan MA AS itu dengan mengenakan tarif baru sebesar 15% selama 150 hari ke depan, sekaligus membuka penyelidikan dagang baru berdasarkan Section 301 of the US Trade Act of 1974.
Luhut menyatakan tarif yang dihasilkan oleh penyelidikan melalui aturan Section 301 tersebut bisa jadi lebih tinggi daripada tarif resiprokal yang baru saja dibatalkan karena regulasi tersebut tidak memiliki batas maksimum tarif dan dapat berlaku bertahun-tahun.
"Namun, karena sudah ditandatanganinya perjanjian dagang dengan AS, Indonesia memiliki keuntungan strategis dan relatif jauh lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian regulasi AS ke depan jika dibandingkan dengan negara-negara yang belum memiliki perjanjian dagang," tuturnya.
KEPASTIAN PASAR
Di kesempatan berbeda, Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) menilai hasil negosiasi Indonesia dan AS menjadi bagian penting dalam upaya menjaga stabilitas iklim dan meningkatkan daya saing ekspor. Bagi Gapmmi, kepastian pasar dan iklim usaha yang terjaga merupakan faktor penting bagi keberlanjutan industri.
"Bagi sektor makanan dan minuman, kepastian tersebut juga sangat bergantung pada ketersediaan dan keberlanjutan pasokan bahan baku industri, terutama untuk bahan baku tertentu yang hingga saat ini belum sepenuhnya tersedia atau belum dapat dipenuhi dari dalam negeri," kata Ketua Umum Gapmmi, Adhi Lukman, kemarin.
Ia memandang negosiasi perdagangan yang dilakukan pemerintah bisa memberikan kontribusi positif dalam menciptakan alternatif sumber bahan baku industri yang dibutuhkan. Hal itu mendukung kelangsungan produksi dari industri pangan hilir, menjaga realisasi investasi, serta memastikan penyerapan tenaga kerja di sepanjang rantai nilai industri makanan dan minuman, termasuk menjaga daya beli masyarakat. (Ant/E-1)
SHARE THIS
For You
E-Paper
Login