KRISIS pangan dan energi dunia semakin parah. Banyak negara saat ini sudah mengalami keambrukan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya.
“Kondisi tidak semakin gampang, tapi semakin rumit. Dulu, diperkirakan oleh lembaga-lembaga internasional, ada 9 negara akan ambruk. Ternyata tambah lagi 25 negara, tambah lagi jadi 42 negara,’’ ujar Presiden Joko Widodo dalam acara pengarahan kepada Kadin Indonesia di Jakarta, kemarin.
‘’Terakhir, ada 66 negara yang akan ambruk dan satu per satu sudah mulai. Ini sebuah keadaan yang sangat sulit. Krisis kesehatan, krisis pangan, krisis energi, masuk ke krisis keuangan. Pangan saja sangat mengerikan,” tambah Presiden Jokowi.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi belum memberikan kepastian terkait penaikan harga BBM bersubsidi. Ia hanya memastikan bahwa pemerintah saat ini masih menghitung, menimbang-nimbang secara cermat, agar keputusan yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi, semua harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” ujarnya.
Kepala Negara menyadari bahwa keputusan menaikkan harga solar dan pertalite tentu akan menambah beban kepada masyarakat. Langkah itu juga akan memicu infl asi yang pada akhirnya akan berdampak buruk terhadap perekonomian nasional.
“Harus dihitung juga karena ini akan menaikkan infl asi, bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semua saya suruh menghitung betul. Hitung betul sebelum diputuskan,” tegasnya.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan beberapa skema terkait penaikan harga pertalite dan solar. Saat ini, skema-skema tersebut masih dirundingkan oleh seluruh kementerian dan instansi terkait.
Tambahan subsidi Rp198 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran untuk subsidi energi berpotensi bertambah Rp198 triliun jika harga BBM bersubsidi, yakni pertalite dan solar tidak naik.
“Kita memperkirakan subsidi harus nambah bahkan mencapai Rp198 triliun. Kalau kita tidak menaikkan BBM, tidak dilakukan apa-apa, tidak dilakukan pembatasan, (subsidi) Rp502 triliun tidak akan cukup,” kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, kemarin.
Sri Mulyani menuturkan subsidi energi sudah mengalami penaikan tiga kali lipat, yaitu dari Rp158 triliun menjadi Rp502,4 triliun lalu akan tambah lagi Rp198 triliun sehingga totalnya menjadi Rp700,4 triliun. Namun, itu ternyata belum mencukupi untuk menutup kebutuhan subsidi BBM hingga akhir tahun.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem DPR mengharapkan desain fiskal RAPBN 2023 mampu mengakselerasi agenda ketahanan pangan dan energi dalam mendorong ekonomi berkualitas yang menyentuh segala lapisan masyarakat.
“Untuk itu, kami memandang penting agar ada subsidi yang langsung ditujukan kepada petani. Itu harus dilakukan untuk menggenjot produksi dan mempertahankan swasembada pangan nasional,” ujar Ketua Fraksi NasDem Robert....