Mencegah Anarki Konstitusi

LANGKAH Mahkamah Konstitusi (MK), yang dinilai berbagai kalangan sebagai bagian untuk menyehatkan demokrasi, ternyata tak disambut baik oleh semua pihak. Justru sebaliknya, ada lembaga tinggi negara yang punya tafsir sendiri, lantas memilih berseberangan, padahal konstitusi menggariskan bahwa putusan MK wajib dihormati, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh siapa pun tanpa terkecuali.

Lembaga yang bersimpang jalan dengan MK itu ialah DPR. Perbedaan terang dan gamblang mereka tunjukkan dalam menyikapi putusan terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dan usia minimal calon kepala daerah.

Dua hari lalu, MK membuat putusan perihal dua masalah itu. Untuk ambang batas, majelis hakim MK memutuskan bahwa pencalonan kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik tidak lagi sebesar 25% perolehan suara hasil pileg DPRD sebelumnya atau 20% kursi DPRD. Ketentuannya....