OPINI

Mendorong Perpres Keterwakilan Perempuan di Legislatif

Jum, 26 Feb 2021

REVISI UU Pemilu masih menjadi perdebatan di DPR. Sejumlah partai dan suara pemerintah cenderung menolak dilakukan revisi. Bagaimana nasib penguatan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan? Rapat Kerja Nasional II KPPI pada 26–28 Februari 2021 di Jakarta, menjadi ajang mendorong lahirnya regulasi penguatan kebijakan afirmasi.

Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dibentuk dengan mengusung visi menjadi pelopor gerakan perempuan politik yang memperjuangkan pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak perempuan. Khususnya, dalam bidang politik guna mewujudkan Indonesia adil, sejahtera, dan bermartabat.

KPPI sebagai perkumpulan perempuan politik lintas partai politik memiliki tugas besar untuk mengawal demokrasi, agar lebih berkualitas dan berkeadilan, melakukan advokasi kebijakan publik, melakukan pendidikan politik, penguatan peran, kapasitas, dan kompetensi perempuan politik, juga melakukan diseminasi gagasan, kampanye publik, dan memperluas jaringan kerja sama, dalam upaya me....

Belum selesai membaca berita ini ? Selesaikan dengan berlangganan disini Berlangganan

Advertisement

Advertisement