Mengakhiri Ketidaktransparanan para Wakil Rakyat

KOMITMEN DPR RI melakukan transparansi dalam menggunakan anggaran publik kembali dipertanyakan.    Walaupun sudah menyatakan komitmennya bersama 180 parlemen negara di dunia, hingga saat ini lembaga tersebut belum mau transparan dan aspiratif dalam pembahasan budgeting dan pengelolaan anggaran. 

DPR, terutama Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), terkesan selalu menutup akses publik yang ingin mengetahui penggunaan uang rakyat untuk kepentingan rutinnya, termasuk pula dana reses yang sering kali tidak jelas pertanggungjawabannya. 

Menurut Direktur Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam, ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran itu sebagai bukti bahwa DPR mengabaikan prinsip keterbukaan. Satu di antaranya, yaitu anggaran perjalanan dinas anggota DPR yang dinilainya sudah tak sesuai dengan semangat tata kelola keuangan negara. "DPR memiliki reputasi buruk sebagai lembaga publik yang kurang dipercaya bahkan beberapa survei publik menilai DPR sebagai lembaga terkorup," ujarnya pada....