OPINI

Mengelola Ritus Kebangsaan

Min, 16 Apr 2023

MULAI pekan ini, Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia bakal berangsur lengang ditinggal penghuninya mudik ke kampung halaman. ‘Upacara kenegaraan’ itu rutin dilakukan saban tahun. Tidak hanya dilakukan suku Jawa, tapi juga suku-suku lainnya di seluruh Nusantara. Sebagai pengelola negara, pemerintah tentu wajib memfasilitasi ritual kebangsaan itu. Sudah semestinya kebijakan yang dibuat berpijak dan berpihak demi kepentingan mobilitas masyarakat. Apalagi, konon, ritus ini telah ikut menggerakkan roda ekonomi.

Harus diakui jika dibandingkan dengan dua atau tiga dekade lalu, penyelenggaraan mudik kini semakin baik. Tol kian tersambung mulus. Tidak ada lagi warga yang berdesakan dan berdiri dalam gerbong kereta, bahkan hingga ke toilet. Begitu juga dengan penumpang yang umpel-umpelan seperti sarden dalam bus yang reot dan kurang laik jalan. Sejumlah instansi pemerintah dan swasta pun kini banyak yang menyediakan fasilitas mudik gratis dengan berbagai moda transportasi yang nyaman.

Meski begitu, bukan berarti ritual tersebut bukan tanpa masalah. Kemacetan parah dan melonjaknya kasus kecelakaan lalu lintas, antara lain, yang paling dikhawatirkan pada musim mudik libur Lebaran tahun ini. Apalagi jumlah pemudik tahun ini diperkirakan meningkat 45% dari 86 juta orang menjadi 123 juta orang. Kecelakaan beruntun yang menewaskan delapan orang di Tol Semarang-Solo Km 487 Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (14/4) lalu, tentunya harus menjadi alarm bagi para stakeholder untuk mengantisipa....

Belum selesai membaca berita ini ? Selesaikan dengan berlangganan disini Berlangganan

Advertisement

Advertisement