Menjaga Independensi BI dari Tekanan Politik Anggaran

PEMILIHAN anggota Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada awal 2026 menyedot perhatian luas, sesuatu yang tidak terjadi pada proses pemilihan deputi gubernur sebelumnya. Proses kali ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai agenda kelembagaan rutin. Dinamikanya dibaca lebih strategis, yakni sinyal ke mana arah relasi antara otoritas moneter dan fiskal akan bergerak. Pasalnya, salah satu kandidat yang diperkirakan akan terpilih, sebelumnya menjabat wakil menteri keuangan dan kader partai Gerindra.

Isu relasi moneter dan fiskal saat ini semakin relevan ketika ditempatkan dalam konteks APBN 2026. Asumsi makroekonomi yang menjadi pijakan postur APBN 2026 kini menghadapi tekanan nyata. Setelah defisit APBN 2025 melebar dari target awal 2,53% menjadi 2,92% PDB, asumsi fiskal untuk 2026 tak lagi berdiri di atas optimisme semata, tetapi mulai berhadapan dengan realitas: risiko ketidakpastian global yang tinggi serta keterbatasan rasio pajak yang membatasi ruang ekspansi penerimaan negara. Pada saat yang sama, berbagai program strategis pemerintah menuntut konsistensi pembiayaan yang tidak kecil.

Karena itu, pembahasan mengenai figur di bank sentral dan APBN 2026 bukan dua isu terpisah. Keduanya bertemu pada satu titik yang sama: kredibilitas kebijakan makroekonomi. Ketika kredibilitas fiskal diuji, pertanyaannya ialah apakah BI akan tetap tampil sebagai jangkar stabilitas dengan zirah independensinya atau bergeser....