Menjaga Persaingan Usaha di Era Dataopoli

SEJAK mergernya dua perusahaan bersar teknologi tahun lalu, perbincangan dataopoli semakin mengemuka di Tanah Air. Dataopoli dapat terjadi saat perusahaan yang memiliki platform daring penting menggunakan data yang mereka miliki untuk semakin menguasai pasar.
Keberadaan platform kunci yang dominan memang akan membuat penjual, pembeli, pengiklan, pengembang software, aplikasi, dan berbagai aksesori terkait lainnya berkumpul di situ. Tanpa adanya aturan yang kuat dari negara maka persaingan usaha bisa tercederai. Belum lagi risiko keamanan data, privasi, penurunan kualitas, sampai risiko ketidakseimbangan sosial dan politik.
Lalu seberapa besar ancaman dataopoli di Indonesia dan aturan apa saja yang urgen dikeluarkan? Berikut perbincangan Media Indonesia dengan dosen hukum bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga peneliti di The University of Oxford Centre for Competition Law and Policy (CCLP) Muhammad Rifky Wicaksono terkait hal itu pada Kamis, (17/3) melalui konferensi video:

Mengapa data menjadi komiditas penting dan sudah seperti apa fenomena dataopoli di dunia?

Data is new oil untuk sekarang ini. Kepemilikan data sangat menentukan di ekonomi digital. Paling gampang, data itu bisa dijual dan memang dijual. Salah satu indikator valuasi perusahaan teknologi adalah dari data yang mereka miliki. Jadi, kita menggunakan platform itu ya membayar dengan data kita. Pilihan saat pesan makanan tertentu, item tertentu, datanya paling gampang bisa dijual ke pengiklan.
Lebih canggih lagi mereka bisa menggunakan data itu untuk mengidentifikasi hal-hal tertentu, siapa penjual paling laris itu dikunci, seperti yang terjadi di Alibaba. Siapa pelanggan yang dulunya pakai sekarang jadi tidak pakai, orang itu ditarget. Alibaba menggunakan strategi untuk menutup akses pasar ke platform pesaingnya. Jadi penjual yang top rated tidak boleh berjualan di tempat lain, itu kan penyingkiran konsumen.
Lalu dengan big data dan big analytic yang dimiliki seperti Amazon, mereka bisa memprediksi tingkat pendapatan tahunan seseorang. Mereka lihat dari kode pos tempat tinggal. Dari situ bisa diestimasi, agregasi dalam radius sekian kilometer, rata-rata pendapatannya berapa. Ada asumsi dasar. Ini juga bisa dilihat dari pola pembelanjaan orang. Personalized pricing menjadi bentuk paling ekstrem dan murni diskriminasi harga. Yang berarti ada diskriminasi antarkonsumen.

Sejauh mana risiko keamanan data pribadi?

Pertanyaan itu ialah yang saya jawab di tesis saya di Harvard. Data ialah hal yang paling bernilai khususnya bagi perusahaan teknologi. Mereka memiliki insentif yang sangat besar untuk mencoba mendapatkan sebanyak mungkin data konsumen dan pengguna platform.
Kecenderungan yang terjadi saat sua­tu platform digital yang dominan itu mengakuisisi kompetitor potensial, yang kemungkinan besarnya di masa mendatang bisa menjadi pesaing, tingkat perlindungan data privat itu akan semakin menurun. Contoh kasus yang saya ambil adalah antara Facebook dan WhatsApp. Pada saat WhatsApp baru berdiri, mereka merupakan startup dengan pertumbuhan paling eksponensial di dunia dan model bisnis mereka didasarkan pada keamanan privasi.
Namun, setelah diakuisisi Facebook, secara empiris sudah terbukti level perlin­dungan data privasi di WhatsApp menurun drastis dari tahun ke tahun. Ini sangat mengkhawatirkan, apalagi khususnya di Indonesia belum ada peraturan terkait perlindungan data pribadi.
Salah satu solusi yang saya coba tawarkan di tesis saya adalah menganalisis faktor perlindungan data pribadi dalam isu merger platform di ekonomi digital. Privasi menjadi salah satu area ketika platform digital bersaing karena persaingan bukan saja aspek harga. Dalam aspek perusahaan teknologi, juga ialah soal privasi. Ini menjadi salah satu solusi jangka pendek sebelum memiliki UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), yang komprehensif. Ini kesempatan KPPU untuk masuk.

Seberapa besar risiko dataopoli di Indonesia jika ....