Narasi Kontraproduktif Pak Menteri

PEJABAT publik sejatinya telah dipercaya rakyat (publik) sebagai penyelenggara negara. Mereka diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan publik melalui penyelenggaraan pelayanan yang baik. Yang mesti menjadi prioritas utama pejabat publik ialah bagaimana menguatkan kualitas pelayanan publik melalui kebijakan dan program yang mereka inisiasi.

Karena itu, menjadi aneh kalau seorang pejabat publik masih gemar berpolitik praktis. Dengan perilaku itu, dia tidak hanya sedang mengkhianati kehendak rakyat, tetapi juga memberikan teladan buruk dalam berdemokrasi. Dengan berpolitik praktis, sesungguhnya ia telah mempertontonkan dominannya keberpihakan dia kepada kepentingan individual atau kelompok, alih-alih mementingkan kepentingan publik.

Ironisnya, yang seperti itu banyak di negeri ini. Contoh teranyar, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga telah berpolitik ketika pada Minggu (3/9) secara tiba-tiba merilis keterangan resmi atas nama kementerian, tetapi isinya sangat bertendensi politik. Dalam rilis itu, dia meminta agar masyarakat tak memilih sosok pemimpin yang menggunakan agama untuk kepentingan politik di Pilpres 2024. Yaqut juga meminta publik lebih jeli dalam menentukan pilih....