Negara Inkonsisten soal Kereta Cepat

PEMERINTAH kian menunjukkan inkonsistensi dalam kebijakan penganggaran terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek yang dahulu dijanjikan tidak akan membebani APBN itu, kini nyatanya sejengkal lagi bakal menyentuh uang negara.

Hal itu muncul setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 89/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Intinya, dengan beleid itu APBN bisa jadi jaminan utang untuk menambal pembengkakan biaya proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu.

"Ini bentuk tidak konsistennya pemerintah yang kerap menyebut kereta cepat tak akan membebani APBN. Adanya penjaminan itu menunjukkan bahwa APBN bakal menggaransi proyek tersebut," terang Direktur Eks....