PEJABAT negara dan pelaku usaha tambang dinilai kongkalikong sejak sebelum pemerintahan Prabowo Subianto untuk melindungi aktivitas pertambangan di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
“Saya menduga ada konspirasi antara pejabat pemerintah dan pihak perusahaan tambang yang memungkinkan penambangan tetap berjalan di Raja Ampat," ucap ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, kemarin.
Dia menegaskan pentingnya penghentian total kegiatan penambangan di wilayah Raja Ampat, termasuk penambangan nikel di Pulau Gag. Sebab, lanjut dia, proses reklamasi sekalipun ak....