Pacu Pembangunan Infrastruktur untuk Bangkit Lebih Kuat

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengebut pembangunan sarana dan prasarana air seperti embung dan bendungan untuk mewujudkan ketahanan air dan kedaulatan pangan.

“Di beberapa daerah masih terdapat masyarakat yang masih kesulitan memperoleh air bersih. Realitas seperti ini menjadi perhatian Kementerian PUPR agar selalu berupaya menyediakan infrastruktur, salah satunya melalui pembangunan embung,” kata Menteri Basuki dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Basuki mengatakan PUPR mendapat tugas membangun 61 bendungan sepanjang 2015-2025. Untuk 2022 ini, PUPR mendapatkan target untuk menyelesaikan sembilan bendungan.

Sementara itu, untuk 2023, PUPR ditargetkan 13 bendungan, 2024 lima bendungan, dan 2025 sebanyak lima bendungan.

Untuk embung, Basuki mengatakan Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan lima embung di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), salah satunya Embung Mu’allimin.

Embung itu lokasinya berdekatan dengan Rumah Susun (Rusun) Mu’allimin yang dihuni 320 santri dalam satu kompleks Pondok Pesantren (Ponpes) Muhammadiyah Mu’allimin yang diresmikan Presiden Jokowi pada 2021.

Selain bendungan, PUPR telah menyelesaikan pembangunan tol. Sepanjang 2022, 375 kilometer tol telah berhasil dioperasikan, di antaranya Cileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi Cileunyi-Pamulihan (11,4 km), Binjai-Langsa Seksi Binjai-Stabat (11,8 km), Manado-Bitung Seksi Danowudu-Bitung (13,43 km), dan Sigli-Banda Aceh Seksi Seulimeum–Jantho (6,35 km).

Menteri Basuki mengatakan pembangunan tol diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dia mencontohkan pembangunan Tol Serang-Panimbang sepanjang 83,67 kilometer yang kini tengah dikerjakan diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat Banten selatan.

“Kita meyakini Tol Serang-Panimbang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Banten,” kata Basuki saat pelaksanaan groundbreaking pembangunan tol sesi 3 Cileles-Panimbang di Pandeglang, Senin (8/8).

Penugasan khusus

Sepanjang 2022, kata Basuki, Kementerian PUPR juga mendapatkan mandat khusus untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan acara internasional di Provinsi Bali, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur berdasarkan Perpres 116/2021.

“Tugas khusus itu di antaranya persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G-20, renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), penataan kawasan Mandalika, NTB, serta persiapan ASEAN Summit 2023 di Tana Mori, Labuan Bajo,” kata Basuki.

Penugasan PUPR lainnya ialah pembangunan jalan nasional di Pulau Jawa sepanjang 4.973,6 km dan pembangunan pos lintas batas negara. Saat ini yang sudah diselesaikan ada 8 pos dan 10 pos lainnya sedang dikerjakan.

Untuk program padat karya, kata Basuki, sepanjang 2022, PUPR telah mengalokasikan Rp13,76 triliun untuk program itu dengan target serapan 668 ribu tenaga kerja. “Hingga Agustus 2022, realisasi anggaran mencapai 50,37% dan menyerap 316.563 tenaga kerja,” ujarnya.

Pada kesempatan lainnya, Basuki mengatakan PUPR juga gencar membangun infrastruktur dasar dan konektivitas di 212 kabupaten dan kota pada 2022 untuk membantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan ekstrem.

“Program penghapusan kemiskinan ekstrem untuk wilayah yang ditetapkan masuk kategori wilayah ekstrem dilaksanakan dengan disesuaikan kebutuhan sehingga dapat tepat sasaran, efektif, dan efisien,” kata Basuki.

Dia mengatakan penanganan kemiskinan ekstrem dilaksanakan bertahap dengan pendekatan penataan kawasan secara terpadu di 35 kabupaten/kota prioritas pada 2021 dan dilanjutkan 212 kabupaten/kota pada 2022 hingga mencapai keseluruhan 514 kabupaten/kota secara nasional pada 2023-2024.

Penanganan kemiskinan ekstrem dari Kementerian PUPR, kata Basuki, dilakukan melalui integrasi program infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) bidang cipta karya dan perumahan.

Tidak ketinggalan, Kementerian PUPR terus mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Raja Ampat untuk menjadi destinasi wisata unggulan di Provinsi Papua Barat. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengubah wajah kawasan wisata Raja Ampat agar lebih menarik wisatawan domestik ataupun mancanegara.

Menteri Basuki mengatakan pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, maupun perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur.

“Untuk pariwisata, pertama yang harus diperbaiki infrastrukturnya, kemudian amenities dan event, baru promosi besar-besaran. Kalau hal itu tidak siap, wisatawan datang sekali dan tidak akan kembali lagi. Itu yang harus kita jaga betul,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Sabtu....