Pemerintah Khawatirkan Sinkronisasi Kebijakan

WAKIL Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan bakal ada inkompatibilitas atau ketidaksinkronan antara kebijakan lokal dan nasional apabila putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal diadaptasi.

“Padahal, hari ini kita tidak sedang menikmati ikhtiar baru dengan dimensi keserentakan. Ada retret kepala daerah, tapi tiba-tiba dibenturkan dengan realitas yang ada kemungkinan ada pemisahan lagi,” jelasnya dalam diskusi bertajuk Tindak Lanjut Putusan MK Terkait Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD, di Jakarta, kemarin.

Kemudian, Bima menyebut pemerintah juga bangga dengan adanya keserentakan mulainya pemerintahan pusat maupun daerah. Menurutnya, penyusunan APBD lebih mud....