EKONOMI

Pemerintah Setop Impor Beras Mulai 2025

Jum, 22 Nov 2024

MENTERI Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia akan berhenti impor beras mulai 2025.

“Mudah-mudahan tahun depan kita enggak impor beras, kalau impor pun sedikit,” ujarnya, kemarin.

Ia menegaskan, impor yang akan dilakukan pada 2025 mendatang merupakan sisa kuota beras yang belum terealisasi.

Pada 2024, pemerintah menetapkan kuota impor beras sebesar 3,6 juta ton. Sedangkan yang telah terealisasi baru sekitar 2,9 juta ton.

“Sudah diputuskan 3,6 juta (ton), baru masuk 2 koma sekian. Nanti sampai akhir tahun mungkin ada tambahan-tambahan lagi yang masuk,” ucapnya.

Sebelumnya, Zulkifli menyatakan target pencapaian swasembada pangan dimajukan menjadi 2027.

“Kemarin, Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah mengumumkan di G20, di APEC, bukan 2028, tapi 2027. Jadi kita punya waktu 2 tahun,” ujarnya.

Zulkifli menyampaikan, dengan waktu yang semakin singkat, kementerian terkait harus bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menghambat swasembada. Beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat adalah penyaluran pupuk bersubsidi yang selama ini alurnya dianggap masih terlalu panjang.

Di kesempatan berbeda, pengamat pertanian Syaiful Bahari mengungkapkan, tercapainya target swasembada pangan pada 2027 sangat tergantung pada tiga hal.

“Pertama, memulihkan kembali produktivitas lahan, khususnya padi, yang selama ini terus menurun. Setidaknya hasil panen per hektare padi itu minimal 6 ton GKG, bahkan seharusnya bisa ditingkatkan menjadi 7-8 ton GKG per hektare,” katanya, kemarin.

Tetapi faktanya, sambung Syaiful, saat ini masih banyak lahan padi yang hanya bisa menghasilkan maksimal 5 ton, bahkan di beberapa sentra padi justru kurang dari 5 ton.

“Ini menjadi PR besar pemerintah. Daripada membuka lahan dan mencetak sawah dalam jumlah besar, lebih baik cari cara bagaimana meningkatkan kembali lahan padi yang eksisting,” tuturnya.

Hal kedua yang harus dilakukan pemerintah adalah percepatan realisasi sarana produksi pertanian (saprodi) ke petani, baik itu pupuk dan bibit.

“Jika urusan pupuk subsidi belum bisa diselesaikan dalam waktu dekat, harapan swasembada pada 2027 sulit tercapai,” imbuhnya.

Hal ketiga yang perlu dilakukan pemerintah ialah harus jelasnya alokasi dan arah anggaran untuk ketahanan pangan. Syaiful menilai, anggaran yang besar tidak menjamin tercapainya swasembada pangan jika pemerintah tak fokus memperbaiki produksi dan tidak memiliki cetak biru yang jelas untuk swasembada pangan ....

Belum selesai membaca berita ini ? Selesaikan dengan berlangganan disini Berlangganan

Advertisement

Advertisement