Pemprov Jateng tidak Kirim Anak Bermasalah ke Barak Militer

WAKIL Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak akan menerapkan penegakan disiplin anak-anak bermasalah dengan mengirim mereka ke barak militer sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Jawa Barat.

Menurut Gus Yasin, kedisiplinan wajib diterapkan, namun tidak harus dilakukan dengan memasukkan pelajar ke barak militer.

“Enggak lah, kita kan ada aturannya, kita bukan negara yang siap perang kok. Kita sudah tahu kedisplinan itu wajib. Di Jawa Tengah punya sekolah yang bekerja sama dengan militer dan mereka dilatih di sekolah,” beber Wagub seusai menjadi Inspektur pada Apel Kesiapsiagaan Satpol PP, Satuan Linmas, dan Satuan Damkar Tingkat Provinsi Jawa Tengah, kemarin.

Wagub menegaskan, yang paling utama bagi pelajar adalah ketertiban, kedisiplinan, dan paham bahwa mereka usia untuk belajar. “Itu yang paling utama,” tegas Wagub.

Dikatakan, setiap daerah memiliki permasalahan sendiri-sendiri yang tidak sama satu sama lain. Jawa Tengah, mempunyai keakraban yang berbeda dengan masyarakat Jawa Timur ataupun Jawa Barat. “Saya berharap tidak ada perbandingan-perbandingan, sama-sama menjalankan tugas yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Penegasan ini menjawab pertanyaan masyarakat akankah penerapan pelajar masuk barak militer akan diterapkan juga di Jawa Tengah, sebagaimana yang dilakukan Pemprov Jawa Barat.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi membuat kebijakan mengirimkan anak-anak bermasalah ke barak militer untuk dididik karakter kebaikan. Tentu saja anak yang memang diserahkan oleh orang tuanya karena sudah menyerah untuk mendidiknya.

Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Komnas HAM dan aktivis pendidikan menilai kebijakan itu tidak tepat karena melanggar UU Perlindungan Anak. Anak bermasalah bukan dikirim ke barak militer melainkan harus dididik di sekolah dan orang tuanya. Kebijakan ini juga dianggap sebagai program putus asa karena tidak punya cara mendidik anak yang benar.

Namun banyak juga yang setuju karena diharapkan anak bisa berubah. Pendidikan tegas ala militer diharapkan mampu mengubah karakter anak yang sudah tidak bisa dibina orang tua mereka. Bahkan Menteri HAM RI Natalius Pigai mengapresiasi program ini. Jika bagus bukan tidak mungkin diadopsi oleh pemerintah pusat untuk menangani anak-anak yang bermasalah.

Penolakan serupa juga disampaikan Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani. Hidayat menegaskan dirinya tidak tertarik untuk mengikuti atau mencontoh kebijakan Gubernur Jawa Barat membawa anak-anak nakal ke barak militer.

“Saya tidak berpikir untuk membawa anak-anak bakal ke barak militer di Babel ini,” kata Hidayat usai menghadiri rapat paripurna RPJMD di DPRD Babel, Rabu (14/5).

Menurutnya ada hal lebih penting ketimbang membawa anakanak tersebut ke barak militer, yaitu memperbaiki pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung.

“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, agar masyarakat Bangka Belitung ini se....