SETIAP daerah memiliki cara untuk menangani kasus tawur yang kemudian perlu disesuaikan dengan karakter wilayah dan kebutuhan masyarakat. Prinsipnya, permasalahan yang terus berulang itu butuh penanganan dari semua pihak, termasuk pemerintah, keluarga, dan lingkungan.
Hal itu dikatakan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Subki saat merespons perbincangan publik terkait dengan perbedaan cara menangani tawur antara Gubernur DKI Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Sebelumnya, Pramono menggagas Manggarai berselawat untuk menekan angka tawur. Ada pula yang membandingkan ide Dedi Mulyadi yang memilih untuk mengirim siswa ke barak militer. "Disesuaikan dengan wilayah. Kalau Jawa Barat keperluannya seperti itu (masuk barak). Kalau di Jakarta, mungkin ada inovasi-inovasi yang lain," kata Subki, Kamis (15/....
SHARE THIS
For You
E-Paper
Login