Pencabutan Izin Mesti Dibarengi Audit

JARINGAN Advokasi Tambang (Jatam) Nasional menilai pencabutan izin terhadap 28 perusahaan di Sumatra oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai langkah tebang pilih yang masih melindungi kepentingan korporasi besar.

Jatam menyebut kebijakan pencabutan izin itu belum menyentuh aktor-aktor utama yang diduga kuat berkontribusi terhadap bencana ekologis di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Sebelumnya, atas rekomendasi Satgas PKH, Presiden Prabowo telah memerintahkan untuk mencabut izin sebanyak 28 perusahaan yang dinilai melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan hingga memicu ba....