Penetapan Batas Laut Daerah Provinsi Bali dan NTB

Industri pertanian, pariwisata, dan bahari menjadi mata pencaharian utama masyarakat Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut data statistik Laporan Perekonomian Bali dan NTB oleh Bank Indonesia pada 2022, sektor industri penyedia jasa akomodasi makanan dan minuman, transportasi, serta perikanan menyerap hingga 35% tenaga kerja di Bali dan sekitar 27% tenaga kerja di NTB.

Data di atas memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian kedua provinsi tersebut. Oleh karena itu, sangat penting mengontrol penuh atas ruang laut di daerah provinsi. Hal itu diperlukan agar proses pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di laut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pencapaian kontrol penuh atas ruang laut itu dapat diwujudkan dengan penetapan batas laut daerah yang jelas dan adil bagi kedua pihak wilayah administratif (provinsi) dengan laut yang saling bertampalan. Penetapan batas laut itu akan berkaitan erat dengan berbagai aspek hukum, termasuk kepemilikan hukum, hak guna SDA, tanggung jawab pemerintahan, perpajakan, hingga penentuan luas area untuk perhitungan potensi SDA, kepadatan penduduk, dan alokasi dana perimban....