PENGAMAT BUMN Herry Gunawan menilai kontrol dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan BUMN belum berjalan optimal. Hal ini pun membuat pengelolaan yang buruk hingga kasus korupsi masih menjerat sejumlah BUMN di Tanah Air.
“Bagian penting yang harus jadi pekerjaan rumah ke depan adalah kontrol dan evaluasi. Sampai saat ini menurut saya hal itu masih belum berjalan maksimal,” ujarnya kepada Media Indonesia, kemarin.
Aturan tata kelola BUMN juga harus terus dimutakhirkan dengan standar internasional. Selain itu, Kementerian BUMN disarankan membuat mekanisme kontrol dan audit implementasi dari yang sudah dijalankan oleh BUMN berdasarkan regulasi kementerian.
Herry juga berujar, perlu mekanisme khusus untuk audit tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) BUMN secara berkala agar perkembangannya bisa dimonitor.
“Penerapan GCG yang benar kan sangat mendukung kinerja perusahaan secara keberlanjutan. Prinsip ini harus menginternalisasi di BUMN,” kata dia.
Dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi Yanuar Rizky menilai untuk memperbaiki dan meningkatkan tata kelolanya, BUMN juga harus bersih dari konflik kepentingan, termasuk dengan perusahaan afiliasi. Sebab, dalam praktiknya, afiliasi antara BUMN dengan swasta masih terjadi.
“Tata kelola diukur dari tidak ada toleransi untuk konflik kepentingan. Ukuran dunia korporasikan the capital market way,” ujarnya.
Di lain sisi, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengakui tata kelola di perusahaan pelat merah Indonesia telah mampu bersaing dan setara dengan swasta.
Erick menyampaikan dasar dari langkah yang diambil untuk melakukan simplifikasi dan penataan regulasi Peraturan Menteri BUMN tidak lain untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi secara global, namun tetap memiliki landasan hukum agar bisnis yang dijalankan BUMN bisa tetap relevan dan menganut prinsip kehati-hatian (prudent).
“Saya berharap dengan terobosan ini bisa menjadi panduan dalam menghadapi globalisasi dan kita tidak terkungkung dalam lingkaran (persoalan) yang itu-itu saja, sehingga bisa mengantisipasi perubahan yang cepat dengan mengeluarkan kebijakan dan keputusan yang pruden....