Politik Mercusuar Reformasi Hukum

MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD tampaknya tidak lagi berpikir untuk melakukan pembenahan sektor hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Buktinya, Mahfud membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum untuk menghasilkan rekomendasi kepada pemerintahan pasca-Jokowi-Ma'ruf.

Melalui keputusan Menko Polhukam Nomor 63 Tahun 2023, Tim Percepatan Reformasi Hukum nantinya akan merumuskan naskah akademik dan rancangan kebijakan hukum di Indonesia. Kebijakan itu nantinya akan diteruskan di pemerintahan periode selanjutnya.

Rasanya tidak perlu jauh memikirkan pembenahan hukum setelah Jokowi lengser, tetapi akan lebih rasional jika persoalan hukum yang terjadi saat ini diurus tuntas seperti penyelewenangan hukum, celah korupsi yang masih menganga lebar. Begitu pul....