Produsen Produk Halal Harus Berinovasi

PEMERINTAH menginginkan para produsen produk halal di Indonesia terus melakukan inovasi agar kelak bisa menguasai pasar global.

Ini diungkapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ketika mengunjungi produsen kosmestik Paragon Technology and Innovation di Tangerang, Banten, kemarin. “Halal saja tidak cukup. Inovasi juga tidak cukup. Dibutuhkan perpaduan halal dan inovasi seperti yang dilakukan Paragon dengan produk mereka, yaitu Wardah, Kahf, dan lainnya. Kualitasnya pun tidak kalah bersaing,” kata Wapres.

Menurut Ma’ruf, produsen kosmetik Paragon merupakan contoh konkret bagaimana UMKM bisa menjadi besar selama terus berinovasi. “Dibutuhkan riset terus- menerus untuk menjadikannya besar,” jelasnya.

Namun, Ma’ruf juga masih menyayangkan produk kosmetik lokal masih menggunakan bahan baku impor. Bagi Ma’ruf, ini menjadi tantangan pemerintah untuk mendorong lahirnya industri hulu pendukung produk halal.

“Apalagi, bahan bakunya banyak. Jadi, masalahnya bagaimana industri hulu harus segera disiapkan. Ini tantangan pemerin tah ke depan,” paparnya.

Terkait target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada 2024, Ma’ruf menyebut pemerintah akan terus mendorong lahirnya industri halal baru di dalam dan luar kawasan industri. Pemerintah juga akan terus mempercepat pelaksanaan sertifi kasi produk halal lokal dengan mempermudah prosesnya.

Selain itu, pemerintah akan terus memperbaiki katalog produk industri halal agar tercatat dalam kategori produk halal. “Ada beberapa produk halal yang selama ini sudah melakukan ekspor, tetapi tidak tercatat sebagai ekspor produk halal,” pungkasnya.

Dalam kesempatan terpisah, ekonom Center of Reform Economics (CoRE) Indonesia, Ina Primiana, menjelaskan impor barang modal dan bahan baku atau pe nolong tumbuh 16% dan 53% pada triwulan III 2021 jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

“Ini yang menggerakkan industri kita, tetapi memang perlu dilihat kembali sejauh mana barang modal, bahan baku, dan bahan penolong sebenarnya ada di dalam negeri. Kita harus mulai melihat kepada kemampuan di dalam negeri dan mencari substitusi impornya,” kata Ina.

Sumber: Setpres/OJK/Dinard Standard/Litbang/Grafis: Duta