Proyek Infrastruktur Dikebut untuk Pacu Pertumbuhan

PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadikan proyek infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah. Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi telah merumuskan empat program prioritas, dengan fokus khusus pada pengembangan infrastruktur di berbagai daerah.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel Setiawan Aswad menjelaskan, perhatian lebih pada infrastruktur sangat penting, mengingat kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan alokasi anggaran untuk infrastruktur minimal 40% dari total APBD.

“Kami berharap dapat mencapai target ini pada tahun 2027,” jelasnya, kemarin.

Selama hampir dua tahun terakhir, sambungnya, sektor infrastruktur kurang mendapat perhatian karena provinsi itu dijabat oleh Penjabat Gubernur. Namun kini, setelah memiliki kepala daerah definitif, Pemprov Sulsel kembali menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama.

Meski ada kebijakan efisiensi anggaran, Setiawan menegaskan pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Anggaran pembangunan akan disesuaikan dengan besaran dana transfer ke daerah yang diberikan pusat.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sambungnya, telah memberi dukungan signifikan kepada Sulsel lewat berbagai proyek pembangunan infrastruktur. Dukungan itu mencakup pembangunan jalan, irigasi, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan sampah.

Salah satu program yang diajukan Pemprov Sulsel ke Kementerian PU ialah Inpres Jalan Daerah (IJD). Pemprov telah mengajukan pembangunan ruas jalan baru untuk masuk anggaran IJD tahun 2025.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah provinsi dan dukungan dari Kementerian PU, Sulsel bertekad untuk membangun infrastruktur yang lebih baik, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan infrastruktur desa juga akan terus berlanjut dengan dukungan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Dukungan itu akan difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar, seperti jalan desa, air bersih, dan listrik, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi desa, seperti irigasi dan jalan titian.

Sementara itu, Pemerintah Kota Makassar memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan sebagai fokus dalam rencana efisensi anggaran tahun ini. Anggaran hasil efisiensi akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur prioritas, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat pulau.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmen Pemerintah Kota untuk menerapkan efisiensi anggaran dan pemerataan pembangunan hingga wilayah kepulauan dalam penyusunan RPJMD Kota Makassar 2025–2029.

“Efisiensi bukan hanya soal penghematan anggaran, tetapi bentuk representasi keberpihakan pemerintah kota terhadap kepentingan publik. Sangat penting adanya keberpihakan nyata dalam pembangunan, khususnya bagi masyarakat kepulaua....