EKONOMI

Pulih Bersama dengan Akuntabilitas yang Terjaga

Sen, 05 Sep 2022

PANDEMI covid-19 telah memberikan dampak yang cukup serius bagi kesehatan, sosial, dan ekonomi dunia. Pemerintah di tiap negara melakukan berbagai upaya untuk menekan dan mengendalikan penyebaran virus tersebut.

Pengambil kebijakan dituntut bergerak cepat merespons dinamika yang muncul akibat pagebluk. Tak terkecuali dari sisi penganggaran keuangan negara. Pemerintah Indonesia, misalnya, merombak struktur anggaran negara untuk menangani wabah yang merebak sejak 2020.

Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi salah satu instrumen yang diandalkan untuk menangani persoalan tersebut. Namun, perubahan yang cepat dan kerap tak terduga itu memunculkan risiko, mulai dari penyimpangan, salah kelola, hingga ke sisi administrasi.

Untuk itu, pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga audit eksternal menjadi penting demi menjaga akuntabilitas keuangan negara. Karenanya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengapresiasi inisiatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membentuk Supreme Audit Institution20 (SAI20) dalam forum G-20 yang kali ini diketuai Indonesia.

Sebab, kesamaan pandangan untuk mendukung pemulihan ekonomi dari pandemi serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) secara akuntabel dan transparan mutlak dilakukan dan dijaga. Insiatif BPK juga dinilai bakal menjadi salah satu warisan penting dalam forum G-20.

“Pembentukan SAI20 akan menjadi salah satu warisan dari Presidensi G-20 Indonesia,” ujar Ma’ruf saat memberikan sambutan dalam pembukaan Pertemuan Tingkat Tinggi SAI20 di Bali, Senin (29/8).

Wapres berharap, sebagai engagement group G-20 yang baru, SAI20 dapat memberikan perspektif audit yang independen dalam rangka membantu pemerintah merumuskan kebijakan pemulihan ekonomi secara berkelanjutan, dan kesiapan menghadapi potensi krisis di masa mendatang.

Selain itu, SAI20 diharapkan mampu merumuskan peran dalam mendukung masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam mengatasi aneka tantangan global.

SAI20 juga diharapkan dapat terus menjaga peran krusial auditor bagi pemimpin di masa-masa sulit maupun krisis.

“Jadikan KTT SAI20 sebagai jembatan penghubung pemikiran para auditor manca negara yang tentunya memiliki mandat dan pengalaman berbeda dalam merespons krisis sehingga dapat memberikan kekayaan perspektif dan gagasan,” kata Ma’ruf.

Lebih lanjut, dia menyatakan, SAI memiliki peran penting sebagai pemandu bagi pemerintah untuk menjaga disiplin pengelolaan anggaran keuangan negara di saat menghadapi ketidakpastian dan kegentingan. Inisiatif BPK membentuk SAI20 telah direncanakan sejak dua-tiga tahun silam. Tujuannya ialah untuk memperkuat peranan auditor negara dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah.


Krusial di masa krisis

Peranan auditor negara di masa krisis akibat pandemi covid-19 dinilai sangat krusial. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, BPK sebagai auditor independen telah banyak membantu pemerintah menjaga akuntabilitas keuangan negara, utamanya di era pandemi covid-19.

“Auditor dapat membantu kami selama krisis ini. Apalagi ini krisis yang berbeda, tidak seperti krisis ekonomi yang mungkin memiliki siklus 10 tahunan,” kata Budi.

Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menangani pandemi dan dampaknya ialah melalui perombakan besar-besaran dari sisi penganggaran. Di 2020, misalnya, pengambil kebijakan merealisasikan penyerapan anggaran sebesar Rp575,85 triliun untuk penanganan di sisi kesehatan dan sosial ekonomi dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Program PEN kemudian berlanjut di 2021 dengan total realisasi penyerapannya mencapai Rp655,1 triliun. Dari klaster kesehatan, dana dalam program itu digunakan untuk membangun rumah sakit, pembayaran klaim pasien covid, pengadaan vaksin, insentif tenaga kesehatan, hingga santunan bagi tenaga kesehatan yang meninggal.

“Kami menggabungkan antara intervensi atau katakanlah intervensi ekonomi, sosial dan ekonomi, dan saya pikir kami cukup bangga bahwa kombinasi kami dapat memberikan dampak maksimal untuk pemulihan, baik tidak hanya sehat dari covid, tetapi juga pemulihan ekonomi, pemulihan sosial dan juga politik,” terang Budi.

Dalam proses perubahan kebijakan anggaran tersebut, lanjut dia, pemerintah secara aktif menjalin kerja sama dengan BPK. Ini dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan tata kelola anggaran dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan nantinya.

“Pemerintah selalu menginformasikan kepada auditor (BPK) sejak saat itu mengenai berapa banyak uang yang digunakan, untuk jenis program yang seperti apa, entah itu untuk protokol kesehatan, maupun strategi vaksinasi,” tutur Budi.

Dia menjelaskan, kerja sama antara BPK dengan Kementerian Kesehatan secara kesinambungan berjalan hingga saat ini pada empat elemen. Pertama, memastikan pembayaran sesuai dengan klaim layanan covid-19 yang sebenarnya dan dibayar tepat waktu.

Kedua, memastikan sistem kontrol pembayaran klaim pasien covid-19 cukup, transparan, dan akuntabel. Ketiga, memastikan klaim pelayanan pasien covid-19 sesuai regulasi. Keempat, memastikan sistem kontrol internal yang kuat untuk pengadaan dan distribusi vaksin covid-19

“Ini adalah fakta yang saya lihat dari auditor, auditor bekerja dengan kami pada tahun 2020, 2021, 2022, kami mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari mereka,” tambahnya.

Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan BPK Bernardus Dwita Pradana mengutarakan, pihaknya akan selalu sigap dengan perubahan yang terjadi. Dalam konteks itu, BPK langsung memainkan peranan oversight, insight, dan foresight yang berkaitan dengan covid-19.

“BPK sigap dengan perubahan, langsung melakukan perannya yang tiga, yakni oversight, insight, foresight, terkait dengan covid. Dengan isu-isu global ini maka kita mencoba bersama dengan pemerintah, bersama-sama kita dorong, kita bantu transparansi akuntabilitas,” kata Dwita.....

Belum selesai membaca berita ini ? Selesaikan dengan berlangganan disini Berlangganan

Advertisement

Advertisement