Reformasi Ekonomi, Maladewa Copot 228 Pejabat Politik

PRESIDEN Maladewa Mohamed Muizzu merampingkan pemerintahannya sebagai langkah pemotongan biaya langsung untuk meringankan beban ekonomi nasional di tengah merosotnya cadangan devisa.

Menurut pernyataan Kantor Kepresidenan Maladewa pada Selasa (15/10), Presiden Muizzu memutuskan mencopot sebanyak 228 pejabat politik dari berbagai kementerian dan lembaga negara dalam rangka agenda reformasi ekonomi demi mengurangi pengeluaran negara.

Ratusan pejabat yang akan dicopot dalam 15 hari tersebut mencakup 7 menteri negara, 42 wakil menteri, 109 direktur politik senior, dan 69 direktur politik.

“Pengurangan signifikan penunjukan politik ini selaras dengan upaya Presiden untuk merampingkan pemerintah dan memastikan dana publik dimanfaatkan dengan lebih efisien,” demikian pernyataan Kantor Kepresidenan Maladewa dilansir dari Anadolu.

Keputusan tersebut diambil menyusul jatuhnya cadangan devisa Maladewa hingga 20% dan saat ini berada pada jumlah sekitar US$400 juta (sekitar Rp6,21 triliun) yang berarti terendah sejak Desember 2016. Fitch Ratings menurunkan peringkat kredit jangka panjang Maladewa dari CCC ke nilai CC atas alasan memburuknya tekanan finansial yang berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar utang negara.

Maladewa juga menghadapi tenggat untuk membayar sukuk sebesar US$500 juta (Rp7,78 triliun) bulan ini. Untuk menambah jumlah devisa negara, pemerintah Maladewa baru-baru ini menyepakati skema pertukaran kurs (currency swap) dengan Tiongkok dan India.

Menurut Bank Dunia, Maladewa tidak lagi menghadapi risiko langsung gagal bayar. Negara kepulauan itu harus fokus pada pengurangan pengeluaran dan penggalangan dana dari negara- negara sahabat untuk menghindari krisis.

“Asumsi dasar kami ialah semua dijadwalkan ulang sesuai kebutuhan atau dibayar sesuai rencana,” kata Franziska Ohnsorge, ekonom Asia Selatan di Bank Dunia, dalam suatu wawancara. Penundaan dalam reformasi dan negosiasi utang akan menimbulkan risiko dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Maladewa bulan lalu menghindari potensi gagal bayar pada pembayaran obligasi Islam setelah India memberikan pinjaman bebas bunga sebesar US$50 juta kepada negara yang sedang bermasalah secara finansial itu. Moody’s Ratings memperkirakan total kewajiban utang luar negeri negara itu sekitar US$600 juta hingga US$700 juta pada 2025. Angkanya dapat melebihi US$1 miliar pada 2026.

Negara itu menghadapi utang sukuk yang belum dibayar dan jatuh tempo pada 2026 sekitar US$500 juta, menurut data yang dikumpulkan Bloomberg. Cadangan devisanya hanya mencapai US$364 juta per September. Pemberi pinjaman yang berkantor pusat di Washington itu menurunkan perkiraannya untuk pertumbuhan ekonomi tahun depan menjadi 4,7% dari 5,2%.

Ohnsorge mengatakan kekurangan devisa dapat membatasi impor dan menunda proyek konstruksi besar, sehingga menambah hambatan ekonomi.

“Ini merupakan proyek besar dan jika ditunda karena suatu alasan, pertumbuhan produk domestik bru....