SP PLN Tolak Keras Kehadiran Power Wheeling

SERIKAT Pekerja (SP) PLN menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam mengawal visi energi berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Sebagai perusahaan milik negara, selain mencari profit, PLN harus mengedepankan kepentingan masyarakat dan kemajuan negara.

“PLN bukan perusahaan swasta, PLN merupakan milik negara. Pemerintah harus berpihak kepada PLN dengan tidak mendukung Power Wheeling,” ungkap Ketua Umum SP PLN M Abrar Ali dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SP PLN 2024 di Jakarta, kemarin.

Power wheeling merupakan mekanisme yang memperbolehkan pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual secara langsung ke masyarakat melalui jaringan transmisi milik negara.

“Rakernas ini tidak hanya mencerminkan komitmen Serikat Pekerja PLN dalam mendukung visi perusahaan untuk energi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial, tetapi juga sebagai wujud nyata dari semangat kolaborasi antara SP PLN dan Direksi PLN dalam mencapai tujuan bersama,” jelas Abrar Ali.

Melalui forum itu, diharapkan akan terus terjalin dialog yang produktif dan solutif untuk memperkuat posisi PLN sebagai pelaku utama sektor energi nasional yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan.

Di kesempatan yang sama, sesuai tema Rakernas Mengawal Visi Energi Berkelanjutan dan Berkeadilan Sosial dengan Semangat Kolaborasi antara SP PLN dan Direksi PT PLN, Direktur Legal and Manajemen Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto menekankan, PLN saat ini tengah memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan transisi global menuju energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Terkait dengan tema Rakernas, PLN berada dari suatu ekosistem, baik dari bagian republik ini atau bagian dari komunitas global, khususnya dalam menghadapi transisi global yang akan datang....