Tiongkok dan RI: Peluang sebagai Mediator Perdamaian Palestina-Israel

MAJELIS Umum PBB baru-baru ini mengesahkan resolusi yang mendukung keanggotaan penuh Palestina meskipun ditolak Amerika Serikat, Israel, Argentina, Republik Ceko, Hongaria, dan beberapa negara Pasifik seperti Papua Nugini, Mikronesia, Nauru, dan Palau. Penolakan itu sebagian besar dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan agama. 

Sementara itu, konflik di Gaza telah menewaskan lebih dari 35.170 orang sejak Oktober 2023 lalu. Situasi di Rafah, Palestina, semakin memburuk dengan lebih dari 450 ribu warga Palestina melarikan diri dari serangan militer Israel yang telah mengakibatkan pengusiran massal dan kondisi kelaparan parah. Beberapa pengamat internasional menyebut situasi itu sebagai 'genosida'. Hal itu memicu protes besar-besaran oleh mahasiswa di lebih dari 130 universitas di AS dan Eropa yang menuntut divestasi dari Israel.

Di tengah ketegangan tersebut, Tiongkok meningkatkan peran diplomatiknya dengan memfasilitasi pertemuan antara Hamas dan Fatah di Beijing, didukung oleh Indonesia yang menegaskan solusi dua negara. Peran aktif Tiongkok dan Indonesia itu menunjukkan potensi perubahan signifikan dalam lanskap geopolitik Timur Tengah. Pertemuan antara perwakilan Hamas dan Fatah yang diadakan di Beijing pada 30 April lalu menunjukkan peran baru Tiongkok sebagai mediator dan potensi pergeseran dalam lanskap geopolitik Timur Tengah.