INDONESIA sebagai negara demokrasi terus berupaya menjalankan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak kepada rakyat. Berbagai kebijakan publik telah lahir silih berganti dari subsidi energi hingga transformasi digital. Namun, di balik semangat reformasi dan jargon ‘berpihak kepada rakyat’, kualitas kebijakan sering kali menjadi sorotan.
Mengapa banyak kebijakan yang terasa lamban, tidak tepat sasaran, atau bahkan kontraproduktif? Jawabannya sederhana, tapi rumit untuk dipraktikkan, kualitas kebijakan sangat bergantung pada fondasi bukti (evidence), proses perumusan yang terbuka, dan kemampuan birokrasi dalam menerjemahkan masalah menjadi solusi nyata. Kualitas kebijakan yang seharusnya diukur dari segi substantif, proses, dan hasil, sering kali hanya dinilai dari tampilannya: apakah viral? Apakah se....