Wapres Sebut Dua Tantangan di ASEAN

WAKIL Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyoroti pentingnya penghormatan hukum internasional dan penyelesaian krisis yang kini sedang melanda Myanmar di forum KTT ke-44 ASEAN. Hal itu disampaikannya setelah menghadiri pertemuan dengan para pemimpin negara ASEAN pada KTT ASEAN ke- 44, di National Convention Centre (NCC), Vientiane, Laos, kemarin.

“ASEAN harus terus menyuarakan pentingnya penegakan hukum internasional tanpa tebang pilih, tanpa standar ganda. Upaya ini menjadi keharusan sebagai bentuk konsistensi ASEAN dalam menjaga perdamaian,” katanya melalui Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres menyoroti dua tantangan utama yang dihadapi ASEAN dalam memelihara dan mempertahankan stabilitas kawasan. Pertama, penghormatan terhadap hukum internasional. Penghormatan terhadap hukum internasional ialah fondasi utama untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di tingkat global maupun kawasan.

Oleh karena itu, kata Wapres, ketika hukum internasional diabaikan, seperti pembiaran tindakan kejam Israel di Jalur Gaza, akan merusak kredibilitas hukum internasional dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem multilateral. Wapres menyampaikan bahwa budaya dialog dan penghormatan hukum internasional dan norma-norma kawasan harus jadi pegangan bersama dalam mengelola potensi konflik, tidak terkecuali di Laut China Selatan.

Hal ini termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN, serta Prinsip-prinsip Bali. “Saya mendorong agar kode tata perilaku dapat diselesaikan pada 2026 sesuai kesepakatan bersama. Saya mendorong penguatan mekanisme komunikasi langsung antarpejabat tinggi untuk mencegah insiden di Laut China Selatan,” katanya.

Hal kedua, yang disampaikan Wapres menyangkut krisis di Myanmar yang hingga kini masih menjadi tantangan internal terbesar ASEAN. Menurutnya, krisis ini tidak hanya membawa penderitaan bagi masyarakat Myanmar, tetapi juga ancaman bagi stabilitas kawasan.

Untuk itu, Wapres menekankan tetap menjadikan Five Point Consensus (5PC) pada konflik Myanmar yang telah disepakati sebagai rujukan bersama dan utama dalam penyelesaian krisis di Myanmar. Wapres juga menyerukan ditingkatkannya bantuan kepada rakyat Myanmar termasuk melalui AHA Centre. Wapres pun meminta ASEAN agar memastikan isu Rohingya menjadi bagian pen....