Pemerintah dan KPK Sepakati Pentingnya UU Perampasan Aset

KPK mendukung penuh sikap Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menjanjikan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu diharapkan menjadi booster atau pendorong untuk mempercepat pengesahan bakal regulasi tersebut.

“Tentunya sebagai bagian dari eksekutif, untuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Kemasyarakatan, Bapak Yusril, dengan janji tersebut kita mengapresiasi dan berharap hal tersebut dapat menjadi booster di teman-teman atau kawan-kawan kita di DPR untuk bisa mempercepat prosesnya,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.

Tessa menjelaskan pihaknya mengapresiasi sikap pemerintah yang memberikan lampu hijau atas RUU tersebut. KPK berharap bakal regulasi itu bisa segera dibahas karena sangat dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi. “Ya, sebagaimana yang sudah sering kita dengungkan, KPK mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset, termasuk RUU Pembatasan Uang Kartal untuk menjadi salah sat....