Benahi Sistem Internal Parpol

SEJUMLAH kelompok masyarakat sipil mendesak DPR untuk segera merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pakar hukum tata negara Feri Amsari menyoroti salah satu poin yang harus direvisi ialah batas usia jabatan ketua umum parpol. Menurutnya, partai politik di Indonesia harus dikelola secara publik sehingga dibutuhkan aturan main yang jelas agar sistem regenerasi kepemimpinan parpol berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

"Salah satu usulnya adalah pembatasan pasal jabatan ketua partai. Itu yang sangat penting. Kalau tidak, partai kita akan jadi milik keluarga terus,” ujar Feri dalam acara diskusi di Jakarta, kemarin, bert....