Haram Pejabat Teras Diberi Impunitas

UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, ketentuan dalam beleid tersebut dinilai berpotensi melindungi praktik korupsi di perusahaan-perusahaan pelat merah.

Regulasi itu mengadopsi prinsip business judgment rule, yang berarti BUMN tidak lagi dianggap sebagai bagian dari penyelenggara negara. Dengan demikian, kerugian yang dialami perusahaan pelat merah tidak lagi dikategorikan sebagai kerugian negara.

Lembaga penegak hukum seperti KPK hingga Kejaksaan Agung pun akan kesulitan menangkap pejabat teras di perusahaan pelat merah yang tersandung oleh rasuah. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menyatakan akar perso....