POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu. Praktik itu melibatkan pemberian uang atau barang untuk memengaruhi hasil pemilu atau pemilihan kepala daerah secara ilegal. Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya digitalisasi transaksi keuangan, politik uang kini bertransformasi menjadi lebih sulit dilacak, melalui donasi menggunakan e-wallet, cryptocurrency, dan transaksi mikro.
Perubahan itu menimbulkan tantangan besar bagi pembuat kebijakan, pengawas pemilu, serta masyarakat sipil yang berusaha menjaga keadilan dalam pemilu (Bawaslu, 2020). Politik uang digital menjadi lebih kompleks dan lebih sulit dipantau, yang mendorong perlunya pembaruan regulasi yang dapat mengakomod....

